Komersialisasi Pendidikan Kedokteran

komersialisasi pendidikan kedokteran

Undang-undang Kesehatan no. 36 tahun 2009 mengatakan secara gamblang, bahwa kesehatan adalah hak asasi seluruh warga negara Indonesia, dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan oleh negara, tapi kenyataan berkata lain.

Jangankan mendapatkan pelayanan yang layak, alam prakteknya masih banyak masyarakat kurang mampu yang belum bisa mendapatkan akses layanan kesehatan, karena keterbatasan fasilitas, administrasi yang ribet dan ketidakmampuan dalam hal pembiayaan.

Sungguh ironis dan menyedihkan bukan? di negara yang sudah merdeka selama 71 tahun ini, pemerintah masih belum bisa hadir untuk memenuhi hak-hak warganya dalam bidang kesehatan.

Sistem pendidikan kedokteran dipercaya sebagai salah satu penyebab carut-marutnya masalah kesehatan di Indonesia, dimana biaya kuliah yang terlampau tinggi membuat fakultas kedokteran hanya dapat diisi oleh orang-orang dari strata sosial tertentu.

Maka wajar saja jika yang dicetak adalah dokter-dokter yang bermental elit dan tidak memiliki idealisme berkebangsaan. Tanpa ada kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat, mereka hanya siap untuk bekerja demi kehidupan ekonomi yang lebih baik.

Padahal praktek kedokteran seharusnya dekat dengan ranah sosial, seperti yang dikatakan oleh Dr. Daeng Faqih, wakil Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang berpendapat bahwa sistem pendidikan kedokteran adalah hal pertama yang harus ditata.

Hasilnya bisa ditebak, komersialisasi fasilitas kesehatan, biaya berobat menjadi mahal, konflik antara dokter dan pasien, dan dokter yang tidak siap berkerja di lapangan.

Sebagai satu-satunya organisasi profesi kedokteran yang memiliki tanggungjawab kepada masyarakat, IDI merasa perlu adanya reformasi yang menyeluruh dalam bidan pelayanan kesehatan.

Apalagi baru-baru ini pemerintah membuat kebijakan yang dirasa sangat bertentangan dengan undang-undang praktik kedokteran, yaitu program studi baru bernama Dokter Layanan Primer (DLP), yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Oleh sebab itu, pada tanggal 24 oktober kemarin yang bertepatan dengan peringatan ulang tahun IDI ke-66, seluruh dokter Indonesia mengadakan aksi yang dilakukan secara serempak di seluruh penjuru tanah air.

Dalam unjuk rasa yang berlangsung secara damai tersebut, mereka ingin agar Kementrian Kesehatan mengkaji ulang program DLP yang dinilai sebagai pemborosan, baik sebagai individu  dokter yang menempuh pendidikan, maupun negara, dimana waktu pendidikan menjadi lebih lama.

Sebaiknya negara fokus kepada hal yang lebih subtansial, seperti memperbaiki pelayanan kesehatan, dimana sarana prasarana, obat dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan primer masih jauh dari kelayakan.

Belum lagi masalah kurangnya pembiayaan jaminan kesehatan, dan penyebaran tenaga dokter yang belum merata, dan dalam hal pendidikan IDI menyarankan pemerintah untuk

  1. Meningkatkan kualitas dokter di pelayanan primer melalui Program Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan (P2KB)
  2. Perbaikan proses akreditasi pendidikan kedokteran yang transparan dan akuntabel
  3. Menghadirkan pendidikan kedokteran yang lebih berkualitas dan tentunya terjangkau oleh seluruh kalangan masyarakat
27 replies
  1. Ipeh Alena
    Ipeh Alena says:

    Biaya pendidikan dokter itu mahal, tapi ternyata tidak menjamin mereka bisa segera jadi dokter ya mba, dengan peraturan2 tersebut. Tapi, ini juga bagus untuk sortir para calon dokter yang masuk kuliahnya dengan jalan ‘nyogok’ sih Mba, agar yang praktek merupakan dokter2 berkualitas.

    Semoga semakin banyak dokter berkualitas sehingga rakyat indonesia terjamin perawatan kesehatannya.

    Reply
  2. Widyanti Yuliandari
    Widyanti Yuliandari says:

    Hai Mbak. Sepertinya ini kunjungan pertamaku.

    Pengen banget ada salah satu anakku yang jadi dokter. Semoga saja tercapai. Hi…hi ..etapi terserah anaknya ding. Ibunya hanya bisa berusaha menyediakan biaya dari sekarang.

    Reply
  3. tia
    tia says:

    Secara umum mmg biaya pendidikan dokter mahal. Tetapi dg aturan yang baru di univ negeri biaya pendidikan dokter kelas reguler (masuk dari jalur SNMPTN, SBMPTN) sependek pengetahuan sy dibuat seperti subsidi silang Mba. Biayanya mengikuti jumlah penghasilan kotor orang tua, mulai dari 500rb – 25jutaan. Tentunya yang di kisaran 500rb-jutaan kecil adl utk kalangan bawah (beasiswa), semakin kaya ortunya semakin mahal. Beasiswa bidikmisi sendiri cukup banyak digelontorkan. Tapi setidaknya masih ada kesempatan yang lumayan kepada mhs kurang mampu utk meraih cita2 mjd dokter 🙂
    cmiiw 🙂

    Reply
    • Meutia Rahmah
      Meutia Rahmah says:

      syukurlah kalau masih ada kesempatan bagi yang kurang mampu, tapi disisi lain biaya mahal (meskipun hanya diperuntukan bagi yang mampu) akan membawa masalah lain ketika mereka sudah menjadi dokter, dimana profesi dokter hanyalah pekerjaan untuk mencari uang… 🙂

      Reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *