Review Izin untuk Penataan Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit di Aceh

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa seiring dengan semakin besarnya permintaan minyak nabati dunia menjadikan industri kelapa sawit sangat berkembang pesat di tanah air, hal tersebut dapat dibuktikan dengan produksi minyak sawit Indonesia yang menjadi pemasok terbesar dunia bersama Malaysia, yaitu sekitar 85% pasokan global seperti yang disebutkan dalam sebuah artikel di The Wall Steet Journal.

Jika dilihat dari segi perekonomian sudah barang tentu industri kelapa sawit menjadi sesuatu yang menjanjikan bagi masa depan Indonesia. Tapi sangat disayangkan dalam perkembangannya industri kelapa sawit menjadi kian tidak terkontrol bahkan seperti kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Akibatnya bisa ditebak, seperti kebanyakan daerah lainnya Aceh pun lambat laun turut terkena imbas dari sisi kelam industri kelapa sawit, yaitu kerusakan hutan sebagai akibat dari konsensi hutan menjadi perkebunan sawit sebagai bagian dari kebijakan yang bersifat korup dan hanya mementingkan kepentingan transaksional belaka.

Dari data yang dikumpulkan oleh Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) persentase kerusakan hutan di Aceh sudah mencapai angka yang memprihatinkan yaiu mencapai 1% setiap tahunnya, dan pada periode 2014 dan 2015 ada sekitar 21.056 hektar lahan hutan yang rusak ataupun beralih fungsi menjadi perkebunan sawit.

Jika hal tersebut dibiarkan maka sudah dapat dipastikan akan terjadi ketidakseimbangan alam yang berimbas kepada bencana banjir, longsor, kekeringan dan kebakaran hutan seperti  yang sering terjadi di Riau dan Kalimantan.

Kebijakan dan Langkah Konkrit Pemerintah

Menindaklanjuti isu yang berkembang terkait kerusakan hutan akibat pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang buruk Pemerintah Daerah Aceh harus segera turun tangan dan membuat kebijakan yang  konkrit agar masalah ini tidak berlarut-larut. Adapun upaya-upaya tersebut bisa diwujudkan melalui pengawasan pemerintah terhadap para pelaku industri terkait sehingga dapat terkontrol dengan baik.

Selain itu pemberdayaan dan peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap tata kelola SDA beserta aspek hukumnya dapat membantu dalam mengawasi kebijakan dan program pemerintah agar berjalan dengan baik.

Review Izin Untuk Penataan Perizinan yang Lebih Baik

Hak Guna Usaha (HGU) adalah salah satu akar masalah dan pintu masuk penyalahgunaan izin yang selama ini tidak terkontrol oleh kita,
dimana pemberian kewenangan atas tata kelola SDA tidak mengindahkan dan mempertimbangkan peraturan dan hukum yang berlaku.

Terkait dengan carut-marutnya perizinan pengelolaan sumber daya alam khususnya yang berhubungan langsung dengan industri kelapa sawit  pemerintah sebagai pemegang kekuasaan sudah seharusnya bekerja secara responsif untuk membenahi masalah ini.

Satu jalan yang sedang ditempuh pemerintah saat ini adalah dengan melakukan pengawasan melalui program Review izin untuk penataan perizinan yang lebih baik agar tidak ada lagi celah-celah penyalahgunaan dan pelanggaran izin yang dilakukan para pengelola sumber daya alam di Aceh.

Yang dimaksud dengan review tersebut adalah pengkajian atau pemeriksaan ulang atas kelayakan payung hukum (legalitas) dan izin dari setiap entitas terkait sebagai pengelola SDA. Dengan program tersebut maka kontrol dan pengawasan akan berjalan lebih baik.

Hal tersebut senada seperti rencana moratorium yang akan segera
diberlakukan di kawasan Lauser dengan melakukan review perizinan dan
pemberhentian pembukaan lahan hutan untuk perkebunan dan pertambangan
oleh Gubernur Aceh baru-baru ini sesuai dengan instruksi yang diberikan
oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam konteks pengelolaan SDA secara komprehensif sebaiknya program ini tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum yang bersifat prosedural, tapi harus juga dapat turut mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti lingkungan yang didalamnya tercakup ekosistem, habitat satwa liar, dan kepentingan sosial ekonomi masyarakat banyak.

Dorongan Pemerintah Bagi Partisipasi dan Peran Perempuan Dalam Mengelola SDA

Bagi masyarakat pedesaan khusunya perempuan, keseharian mereka dalam menjalankan aktifitas sosial dan ekonomi sebagai sebagai petani pengrajin akan sangat bergantung kepada sumber daya alam seperti tanah, hutan dan air. Jika terjadi sesuatu yang tidak beres dengan alam maka perempuan akan rentan kehilangan tempat mata pencaharian mereka, dan hal tersebut akan berpengaruh besar dalam keberlangsungan setiap keluarga.

Selain memastikan kesetaraan hak dalam akses dan pengambilan keputusan terhadap pengelolaan SDA sebagaimana telah diatur dalam UUD 45, pemerintah berkewajiban untuk memberikan dorongan melalui penyuluhan yang berkesinambungan agar perempuan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik atas pentingnya partisipasi mereka dalam tata kelola potensi alam, sehingga aspek sosial dan ekonomi yang dijalankan tidak akan memberikan ekses buruk kepada lingkungan, begitupun sebaliknya.

Pada akhirnya program review izin yang dijalankan Pemerintah Daerah Aceh dan partisipasi masyarakat khususnya perempuan diharapkan bisa menjadi permulaan yang bagus bagi manajemen pengelolaan sumber daya alam Indonesia di masa yang akan datang, dimana kita dapat mencari potensi dan memaksimalkan potensi alam tanpa tergatung kepada industri sawit yang selama ini menjadi penyumbang kerusakan hutan di tanah air.

 

2 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *